Network
Dimana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Pasal 65 Ayat (15), ketentuan pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades yang diatur paling lama adalah 74 hari sejak dilakukan pencoblosan.
Sedangkan apabila Pilkades digelar setelah masa Pemilu (31 Desember 2024) lanjutnya, maka pelaksanaan Pilkades serentak gelombang II (57 desa) dan III (195 desa) akan dilaksanakan secara bersama pada bulan November 2025 dan pelantikan di Desember 2025.
Hal ini berarti bahwa sejumlah 57 desa yang seyogyanya terjadwal melaksanakan Pilkades di tahun 2024 akan mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa definitif selama kurang lebih 20 bulan (April 2024-Desember 2025).
Baca Juga: Pj Bupati Banjarnegara Luncurkan Program Ternak Panda Lima, Sambil Menyelam Minum Air
“Konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah harus menyediakan 57 Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk menjadi Penjabat Kepala Desa dan menyelenggarakan Pilkades serentak pada tahun 2025 sebanyak 252 desa,” imbuhnya.
Hendro menambahkan, pelaksanaan tahapan pencoblosan yang direncanakan pada bulan Maret 2024 dan pelantikan yang direncanakan pada bulan April 2024, diproyeksikan merupakan waktu yang cukup kondusif, mengingat pada saat tersebut sudah melewati masa tahapan krusial pemilu yang berdampak langsung terhadap masyarakat desa.
Yakni, penetapan Calon Presiden, Wakil Presiden dan Calon Legislatif yang jatuh pada tanggal 11 Oktober 2023 dan masa kampanye tertutup dari tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 serta masih mempunyai jeda waktu yang cukup panjang dalam memasuki tahapan krusial Pilkada yang akan jatuh pada bulan Juli sampai dengan November 2024.
Baca Juga: Lagu Alamate Anak Sholeh, Ajarkan Adab dan Karakter Berkualitas
Sementara itu, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH menanggapi paparan dan juga masukan-masukan forum, menyampaikan pelaksanaan Pilkades gelombang II Tltahun 2024, harus dipersiapkan dengan baik.
“Beberapa hal harus dicermati, seperti aturan, waktu, personal panitia di lapangan karena ada tahapan pemilu, logistik, potensi kericuhan, anggaran agar pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
