BANJARNEGARAKU.COM - Jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 telah berakhir pada 15 Agustus 2023 dan sampai saat ini belum terlantik Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk periode 2023-2028, menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah memastikan pengawasan pemilihan umum (pemilu) 2024 tetap berjalan.
Pengawasan pemilihan umum (pemilu) 2024 tetap berjalan meskipun masa jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 telah berakhir pada 15 Agustus 2023 dan sampai saat ini belum terlantik Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk periode 2023-2028, hal tersebut ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Sebagaimana siaran pers Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin, S.AP.,MH yang diterima banjarnegaraku.com pada 16 Agustus 2023 di Semarang.
Baca Juga: Tunda Pengumuman, 514 BAWASLU Kabupaten Kota Alami Kekosongan Pimpinan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 1481/KP.05/SJ/08/2023 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, sehubungan masih berlangsungnya proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang kini memasuki tahap penetapan dan pelantikan oleh Bawaslu.
Pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menjamin tetap terlaksananya tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 556 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan, apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugasnya Kembali.
SE Bawaslu tersebut juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 selama masa pengambilalihan sementara oleh Bawaslu provinsi.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, melalui surat Ketua Nomor 816/HM.02/K.JT/08/2023 telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kelembagaan, termasuk pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dengan demikian pelaksanaan tugas kelembagaan di masing-masing wilayah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bawah koordinasi Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupatan/Kota masing-masing.
Baca Juga: Daftar Nama Pasukan Pengibar Bendera 'PASKIBRAKA' Tingkat Kabupaten Banjarnegara, HUT ke-78 RI
Ditegaskan dalam instruksi tersebut, Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat dapat melaksanakan pengawasan tahapan pemilu atau menugaskan jajarannya dengan memperhatikan prioritas dan skala tahapan yang sedang berlangsung.
Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat mekanisme koordinasi, konsultasi dan supervisi.
Masing-masing Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peran dan tugas sebagai Koordinator Wilayah (Korwil), memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lima (5) Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah ampuannya.***