Djoko Setijowarno: Elektronic Road Pricing atau ERP adalah Kebijakan yang Sangat Tidak Populer

Sinergi pemerintah pusat dan pemeritah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat penerapan Jalan Berbayar Elektronik ini.

Efisiensi Public Service Obligation (PSO) KRL Jabodetabek dengan beberapa skenario yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp208 miliar - Rp475 miliar.

Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi private ke public transport.

Seperti diketahui layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk.

Hampir 99 persen lebih perumahan di Bodetabek tidak terlayani transportasi umum.

Baca Juga: Jurus Ganjar Turunkan Angka Kemiskinan Kurang Ampuh? Jumlah Penduduk Miskin Jateng Malah Meningkat Segini...

Sedangkan Kota Jakarta layanan transportasi umum sudah meng cover 92 persen wilayahnya. Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta sudah ada layanan angkot Jaklingko.

Sediakan dulu angkutan umum di Bodetabek seperti Trans Pakuan di Bogor atau Tayo di Tangerang (untuk menyelesaikan first mile, last mile dan konektivitas).

Sebaiknya tahun depan (2024) mulai dioperasikan ERP ini dan telah LRT Jabodebek beroperasi tahun ini (dapat menambah kapasitas angkutan umum) dan masih ada sisa waktu untuk sosialisasi ke warga.***