Network
PORTAL PEKALONGAN - Transportasi perbatasan, kata Djoko Setijowarno, mencerminkan wajah terdepan Indonesia di mata para negara tetangga.
Untuk membangun pos perbatasan di kawasan perbatasan telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Adapun ketujuh PLBN itu adalah PLBN Aruk (Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat), PLBN Entikong (Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat), PLBN Badau (Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat), PLBN Motaain (Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur), PLBN Motamasin (Kab. Malaka, Prov. Nusa Tenggara Timur), PLBN Wini (Kab. Timor Tengah Utara, Prov. Nusa Tenggara Timur), dan PLBN Skow (Kota Jayapura, Prov. Papua).
Baca Juga: Ini 10 Contoh Soal Ulangan Harian Matematika: Pola Bilangan SMP MTs Kelas 8 dan Kunci Jawaban
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan pembangunan jalan pararel perbatasan dan akses perbatasan di Kalimantan, jalan Trans Papua, fasilitas sarana prasarana transportasi laut dan udara di wilayah perbatasan.
Transportasi memiliki fungsi strategis dalam merekatkan dan mengintegrasikan
wilayah NKRI, dengan adanya pembangunan infrastruktur sektor transportasi pada
wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) diharapkan dapat mendorong pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengurangi ketimpangan/ketidaksetaraan antarwilayah. Pembangunan di kawasan perbatasan tahun 2023 dianggarkan Rp 503 miliar untuk 12 provinsi dengan 54 kegiatan (Kemenhub, 2023).
Baca Juga: Pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022-2027 Dikukuhkan, Bupati Tiwi Siap Bersinergi
Data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (2022) menyebutkan jalan pararel perbatasan dan akses perbatasan Kalimantan sepanjang 2.209,93 km sudah terbangun dan hampir selesai. Panjang jalan pararel tersebut dua kali panjang jalan pantura di Pulau Jawa dari Merak hingga Banyuwangi.
