Network
Secara umum pemerintah melalui APBN 2023 ini mengalokasikan anggaran pendidikan Rp. 612,2 triliun naik 5,8% dari anggaran tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa pemerintah sangat peduli tentang laju dan berkembangnya sektor pendidikan.
Dengan harapan besarnya anggaran pendidikan yang setiap tahunnya kian bertambah ini diikuti dengan hilangnya praktek-prakter penindasan terhadap para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya.
Baca Juga: Terungkap! Identitas Pelaku Penembakan Kantor MUI Pusat dari Lampung, Ini Kata Kapolda Metro...
Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah benar pendidikan kita sudah merdeka ?, mungkin kurikulumnya sudah merdeka akan tetapi masyarakat pembelajaranya (dalam hal ini orang tua) masih banyak yang belum merasakan kemerdekaan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.
Hal tersebut dapat dirasakan bahwa saat ini lembaga pendidikan telah berubah fungsinya menjadi perusahaan produksi dimana semakin mahal harganya maka kualitas pendidikannya semakin baik/bagus.
Menyadari hal tersebut tentu perlu bersama-sama kita refleksi, apakah ini yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa ?, atau sebaliknya ini merupakan pembodohan mengatasnakan pendidikan ?, atau jangan-jangan pendidikan kita telah berubah menjadi bisnis-bisnis kapitalis.
Baca Juga: Penutupan Jalan Otista, Berimbas pada Jam Sekolah di Kota Bogor Jadi Jam 8 Pagi
Mangun Wijaya menyatakan bahwa “praktek penindasan yang menimpa mayarakat Indoneia pada khususnya karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki”. Padahal pendidikan pada dasarnya adalah untuk menyadarkan masyarakat dalam keseluruhan sistem perubahan sosial.
Dari sisi orang tua (wali murid) tentunya kemerdekaan pendidikan belum sepenuhnya terwujud di negeri kita tercinta.
