Network
Djoko Setijowarno menambahkan, hasil pemantauan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan bahwa saat ini, 50 persen lebih angkutan barang (logistik), hasil pemantauan MTI, dibekingi aparat penegak hukum.
"Beking aparat itu mulai dari yang berpangkat rendah hingga berpangkat tertinggi. Salah satu dampaknya adalah banyaknya truk ODOL berpoperasi di jalan raya di Indonesia. Keberadaan truk ODOL itu sebagai salah satu konsekuensi para pengusaha angkutan untuk membayar beking aparat penegak hukum. Dampak ikutannya, atau penyertanya adalah banyaknya kecelakaan yang dialami truk ODOL. Karena kendaraan dipaksa memuat di luar kapasitas muatan," tandasnya.
Djoko Setijowarno sangat mendukung operasi truk ODOL di jalan tol Semarang-Solo yang dilakukan aparat gabungan baru-baru ini. Hal itu tidak hanya menyelamatkan kondisi jalan raya yang mudah rusak karena beban yang besar pada truk-truk ODOL tidak sesuai kemampuan sumbu roda masing-masing truk, juga cukup bagus untuk menolong pengemudi truk yang sering dijadikan tersangka bila terjadi kecelakaan angkutan barang.
"Permasalahan truk ODOL itu cukup rumit dan ruwet. Artinya penyelesaiannya tidak hanya dilakukan dengan cara operasi atau sidak, namun dalam skala besar banyak hal yang harus dibereskan," tegas pakar transportasi Indonesia yang tinggal di Semarang itu.
Menurut Djoko Setijowarno, ada sekitar 10 kementerian lembaga yang terlibat dalam penyelengaraan angkutan barang. Selain Kementerian Perhubungan, PUPR, kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
