Apa Itu Pengawas Kelurahan/Desa? Serta Tugas, Wewenang dan Kewajiban PKD dalam Pemilihan Umum 'Pemilu'

BANJARNEGARAKU.COM - Pada artikel ini kita akan mengulas mengenai apa itu pengawas Kelurahan/Desa atau PKD, serta tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Kelurahan/Desa atau PKD dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Nah... Semakin penasaran kan, kok ada pengawas di masing-masing Kelurahan/Desa, simak selengkapnya penjelasan lengkapnya pada artikel berikut.

Sebagaimana dikutip banjarnegaraku.com pada unggahan ponorogo.bawaslu.go.id, berikut selengkapnya apa itu pengawas Kelurahan/Desa, serta tugas, wewenang dan kewajiban PKD dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca Juga: Apa Itu Pantarlih? Tugas dan Honor Pantarlih pada Pemilu Serentak 2024, Simak Selengkapnya 

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.

Jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD sebagaimana merujuk pada Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PKD di setiap Kelurahan atau Desa sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat Ad Hoc artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

Baca Juga: Apa Itu PPS? Apa Tugasnya? Berapa Honor dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu Serentak 2024

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban akan diuraikan sebagai berikut:

Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

-Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2. Pelaksanaan kampanye;

3. Pendistribusian logistik Pemilu;

4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghihrngan suara di setiap TPS;

5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

Baca Juga: 993 Panitia Pemungutan Suara 'PPS' se-Kabupaten Banyumas Resmi Dilantik, Ini Pesan Bupati Selengkapnya

7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

8. Pergerakan surat tabulasi pengitungan suara dari tingkatTPS dan PPK; dan

9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungu.tan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

-Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;

-Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;

-Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

-Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan

-Melasanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.

Baca Juga: Kenalkan Pemilu kepada Pemilih Pemula, Ini yang Dilakukan KPU Banjarnegara Selengkapnya

Sedangkan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah:

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;

2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan

3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Cegah Pelanggaran Pemilu! Bawaslu Bakal Kerjasama dengan Facebook hingga Instagram

Semantara terkait Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa secara jelas diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

4. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan; dan

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Demikian informasi mengenai apa itu pengawas Kelurahan/Desa, serta tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Kelurahan/Desa atau PKD dalam Pemilihan Umum (Pemilu).***