BANJARNEGARAKU.COM - Jika Bantuan sosial (bansos) hanya dijadikan sebagai 'kendaraan' menuju kemenangan di Pemilu Pilpres 2024 dan alat politik, maka hanya akan jadi petaka bagi kaum miskin di Indonesia. Hal tersebut tegas diungkapkan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
Menurut Said mengatakan, bahwa program bansos hanya dapat mendatangkan manfaat bagi si penerima jika penyaluran dan penyebarannya dilakukan dengan perencanaan yang semestinya.
Baca Juga: 9 Jam Kerja Sigap Tim Gabungan Bersihkan Longsor Jalan Provinsi di Banjarnegara
Dikutip banjarnegaraku.com dari Pikiran-Rakyat.com, Bansos, kata Said, bisa mengentaskan kemiskinan bila dikerjakan ahlinya, sesuai perencanaan berdasarkan pendataan saksama. Dan lebih spesifik, Said Abdullah tidak mengamini kepentingan politik semata dalam bansos.
"Program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin bila dikerjakan oleh tangan tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Maka dari itu, ia memohon agar praktik-praktik demikian disetop sesegera mungkin. Said Abdullah tak ingin rakyat miskin terus dicekoki bansos hanya demi mengeruk suara pemilu.
Ditambahkan Said, alih-alih mengentaskan kemiskinan, cara-cara demikian justru akan semakin menyulitkan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan.
"Cara cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik," ujarnya.
Said berharap, agar seluruh penerima bansos tetap dapat memilih paslon sesuai hati nurani masing-masing. Ia ingin masyarakat miskin mampu berdaulat pada Pemilu 2024, tanpa dibatasi langkahnya dengan kerangkeng bansos.
Baca Juga: MAN 2 Banjarnegara Serius Persiapkan Para Atletnya, Digembleng Tingkatkan Prestasi Jelang Popda 2024
Yang terpenting, Said menambahkan bahwa rakyat tak perlu takut atas ancaman penghapusan data diri dari daftar penerima bansos di masa depan. Said menambahkan, hal itu tak akan terjadi sebab penentuan hak suara tidak ada hubungannya dengan penghapusan bansos.
"Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum," pungkas Said.
Sri Mulyani Tegaskan Bansos Itu UANG RAKYAT
Hal ini pula ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pihaknya menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Keuangan pada Sabtu 3 Feburari 2024.
Baca Juga: 5 Bencana Hidrometeorologi di Banjarnegara karena Hujan Lebat Awal Februari 2024
Dijelaskan Sri Mulyani, transparansi dalam penggunaan uang negara, terutama untuk penyaluran bantuan sosial (bansos), memungkinkan para pembayar pajak untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan tepat sasaran.
"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani.
Ini yang menjadi catatan bagi masyarakat penerima manfaat, seperti bansos, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya pemahaman bahwa bantuan yang mereka terima berasal dari APBN.
Baca Juga: Longsor Tanggapan 2024 Lokasi Kejadian Hanya 1 KM dari Longsor Jemblung 2014
"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tambahnya.
Kembali ditegaskan, menurut Sri Mulyani, Bansos merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN diharapkan mampu menciptakan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
"Kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena terkadang masyarakat hanya menganggapnya sebagai retorika belaka," ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Ini Alasan Ganjar Soal Sentil Bansos dalam Debat, Ganjar: Agar Publik Tahu yang Sebenarnya....
Sehingga disimpulkan, dengan pengelolaan APBN yang transparan, masyarakat pembayar pajak dapat merasakan kontribusinya dalam membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari dana negara.***
DISCLAIMER: Sebagian dari artikel ini sudah tayang di Pikiran-Rakyat.com pada 5 Februari 2024, dengan judul: 'Dagang Bansos' demi Politik Petaka bagi si Miskin, Cuma Diperalat Menangkan Pemilu.