Network
"Mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya pangan seperti tingginya harga minyak goreng ini dapat diketahui secara jelas," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Rofik Hananto.
Rofik yang juga anggota Komisi VII itu menilai, keputusan pemerintah itu sangat memberatkan warga karena saat ini banyak bahan pokok yang memang rata-rata naik, terlebih masih kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Satu Rumah di Kecamatan Bawang Roboh Akibat Hujan Deras
Pemerintah seolah memberikan pilihan yang sulit kepada rakyat.
Rakyat seolah diminta memilih antara barang susah didapat, tetapi harga murah atau barang banyak tapi harga mahal, ini bagai makan buah simalakama.
Tugas pemerintah justru bagaimana dapat menghadirkan barang yang dibutuh masyarakat dengan harga yang terjangkau.
"Ini ironi negeri penghasil sawit terbesar. Carut-marut pengelolaan minyak goreng di negeri penghasil 58 persen sawit dunia adalah ironi. Masalah minyak goreng berlarut-larut. Sesuatu yang aneh di negeri penghasil bahan baku minyak goreng nomor satu, tetapi minyak goreng malah langka," kata legislator dari Dapil Jawa Tengah VII itu.
Baca Juga: Kunci Jawaban PJOK Esai Kelas 1 SD MI Nomor 1 sampai 4, Bab 5 Aktivitas Senam Lantai Halaman 65
Rofik juga heran dengan stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran setelah kebijakan HET dicabut. Dia menduga adanya permainan. Karena itu dia mendorong segera dibentuknya Pansus di DPR RI.***
