Network
Terkait dengan tanah pertanian, sertifikasi disamping untuk memberi kepastian terhadap kejelasan status hukum tanah, juga diharapkan masyarakat dapat menggunakannya untuk memenuhi modal usaha pertaniannya.
Dengan status hukum tanah yang jelas, maka ketika sertifikat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh modal usaha maka diharapkan modal yang diterima dari kreditur (di antaranya perbankkan) tersebut akan mendapat penghargaan yang lebih dibanding jika itu masih bersatus leter C atau leter D.
Dengan modal yang diterima lebih banyak maka keterpenuhan akan sarana dan prasarana pertanian akan lebih baik.
Seperti halnya keterpenuhan akan pupuk atau obat-obatan. Maka dengan modal yang lebih, yang semula tidak akan tercukupi kebutuhannya maka dengan kemampuan beli yang lebih akan dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan hasil produksi pertaniannya juga akan lebih baik.
Baca Juga: Terungkap! Si Kembar Rihana dan Rihani Lakukan Penipuan iPhone hingga Korban Rugi Rp35 Miliar
Realitas
Salah satu sasaran program PTSL sendiri adalah golongan orang yang tidak mampu dalam hal ini adalah masyarakat miskin.
Sementara menurut BPS, kemiskinan di Jawa Tengah lebih banyak berada di masyarakat pedesaan (52 persen), yang notabene merupakan masyarakat petani.
Hasil Sutas 2018 juga menyebutkan bahwa mayoritas petani di Jawa Tengah (80,80 persen) merupakan petani gurem.
Yang mana petani gurem merupakan petani penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare.
