Network
“Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung tidak boleh lagi, dia hanya boleh untuk promosi. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan,” jelas Zulhas.
Dia menambahkan, terkait penjualan barang dari luar negeri, Permendag batu itu juga akan mengatur daftar barang yang mendapatkan izin untuk diperjualbelikan. Perdagangan barang-barang tersebut juga akan diperlakukan sama dengan perdagangan luring dalam negeri.
“Ya kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty itu ya harus ada POM-nya, kalau tidak nanti yang jamin siapa? Harus ada izin POM-nya. Kemudian kalau di elektronik harus ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu, jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau pedagang offline,” jelas Zulhas.
Baca Juga: Siswa Pelaku Penganiayaan dan Perundungan , Akhirnya Dibekuk Petugas setelah Menjadi Target Polisi
Terakhir, revisi Permendag itu juga mengatur bahwa platform digital tersebut tidak boleh bertindak sebagai produsen. Selain itu, pemerintah menetapkan minimal transaksi impor sebesar 100 dolar AS.
“Kalau dia melanggar tentu ada surat saya (Kemendag) ke Kominfo untuk memperingatkan, setelah diperingatkan tutup,” tegas Zulhas.
Diketahui, revisi Permendag No 50/2020 tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas soal perniagaan elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin 25 September 2023.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyetujui dan menandatangani revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Keranjang kuning akan segera menghilang masyarakat bisa mengamati bersama dalam minggu minggu akhir bulan September 2023. ***
