Network
“Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, seseorang tidak boleh diusung oleh partai politik yang berbeda karena ini bisa menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang. Ketika punya KTA ganda, ini diatur dalam pilkada sehingga di dalam pilpres pun, maka capres dan cawapres tidak boleh memiliki KTA ganda,” ujar Hasto.
Baca Juga: Menikmati Keindahan Svargabumi Borobudur, Surga di Bumi Magelang
Pasangan tersebut sudah lebih dulu dideklarasikan oleh PDIP dan koalisi sebelum Gibran menjadi cawapres Prabowo. Pada kesempatan tersebut, Hasto juga mempertanyakan etika politik Gibran saat PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres.
“Jadi berdasarkan konstitusi, capres dan cawapres diusung partai politik atau gabungan partai politik. Dan PDI Perjuangan, PPP, dan Perindo, Hanura sudah mengusung Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” ujar Hasto.
Gibran Kembalikan KTA
Usai menghadiri deklarasi dukungan Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali pada Sabtu lalu, Hasto mengonfirmasi bahwa Gibran sudah mengembalikan KTA-nya ke perwakilan ke DPC PDIP Solo.
Baca Juga: Sering Sakit Lutut? Warga Banjarnegara Perlu Tahu, Penyebab dan Gejala Kelainan Sendi Lutut...
"Sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta, sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit," ucap Hasto.
Sesuai aturan partai, disebutkan bahwa seorang kader tidak boleh memiliki keanggotaan di dua partai politik, termasuk Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Sering Sakit Lutut? Warga Banjarnegara Perlu Tahu, Penyebab dan Gejala Kelainan Sendi Lutut...
