Network
Pasal-pasal kontroversial ini, meskipun menurut Prof Barda Nawawi Arief, sudah selesai setelah diundangkan, tetapi dalam pengaturannya masih samar dan bahkan banyak yang tidak sesaui dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Teori atau dasar-dasar yang diikuti oleh KUHP baru ini kebenarannya tidak absolut. Artinya, terus terbuka untuk dikaji dan dievaluasi dari waktu ke waktu untuk dilakukan amandemen agar lebih sempurna.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia Senior Bertolak ke Irak, Bidik Peringkat 132 FIFA....
2.Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP dalam Buku Kedua Bab XV Pasal 406 sampai dengan 427, seperti tentang kesusilaan di muka umum, pornografi, perzinaan, LGBT, perbuatan cabul, minuman yang memabukkan, dan perjudian, yang diatur secara tegas dan jelas dalam syariat Islam, ternyata pengaturan KHUP belum mengadopsi hukum Islam.
Oleh karena itu peran MUI sangat diperlukan guna memberi masukan pemikiran, agar pelaksanaan KUHP nanti tidak menabrak nilai-nilai syariah yang hidup dan ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
3.KUHP baru yang terdiri atas 620 pasal (sangat tebal), yang baru diberlakukan secara efektif pada tahun 2026 nanti, diperlakukan berbagai perangkat hukum yang lain, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perubahan hukum acaranya, dan sosialisasi yang masif. MUI harus mengawal dan terlibat secara aktif dalam semua proses persiapan dan pelaksanaan KHUP baru.
Baca Juga: Umat Hindari Penggunaan Produk Terafiliasi Israel, Fatwa MUI Beri Rekomendasinya....
Semarang, 12 November 2023
Tim Rekomendasi :
Nur Khoirin YD
Eman Sulaeman
Demikian artikel mengenai rekomendasi Halaqah Ulama MUI Jateng terkait Pasal-Pasal Kontroversial KUHP dan Relevansinya dengan Hukum Islam yang digelar di Hotel Metro Parkview Jl H Agus Salim Kompleks Pasar Johar Aloon-Aloon Kota Semarang, Sabtu dan Minggu 11 dan 12 November 2023.***
