BANJARNEGARAKU.COM - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia akan memecat putranya, Shotaro Kishida yang bekerja sebagai sekretarisnya.
Pemecatan itu terkait Shotaro Kishida dinilai telah menodai citra atas jabatannya sebagai Sekretaris Perdana Menteri, setelah skandal pesta yang diadakan di kediaman resminya pada akhir 2022 lalu.
"Tindakannya tahun lalu di ruang resmi tidak pantas untuk seorang sekretaris yang berada dalam posisi resmi, jadi saya memutuskan untuk menggantikannya," kata Kishida kepada wartawan dalam sambutannya yang disiarkan langsung oleh penyiar publik, sebagaimana dilansir Banjarnegaraku.com dari Bloomberg.com, Selasa 30 Mei 2023.
Keputusan tersebut muncul setelah peningkatan dukungan baru-baru ini untuk kabinet Kishida tampaknya memuncak dalam serangkaian jajak pendapat yang dilakukan selama akhir pekan, di tengah kritik terhadap Shotaro Kishida.
Baca Juga: Respons Undang-Undang Anti-LGBT Uganda, Presiden AS Joe Biden Menolak dan Siapkan Sanksi
Sebuah majalah telah menerbitkan foto-foto Shotaro Kishida berpose di ruang resmi selama pesta, termasuk di tangga tempat menteri kabinet baru biasanya difoto untuk menandai pengangkatan mereka.
Perdana Menteri telah menegur putranya atas insiden tersebut, tetapi jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Asahi menunjukkan tiga perempat responden melihat perilaku Shotaro sebagai masalah. Jajak pendapat terpisah oleh surat kabar Nikkei menunjukkan dukungan Kishida telah turun lima poin persentase menjadi 47%.
Skandal atas putra tertua Perdana Menteri Fumio Kishida itu muncul saat perhatian dialihkan dari panggung internasional ke masalah domestik pemerintah. Spekulasi tentang pemilihan awal telah dipicu oleh keberhasilan Kishida menjadi tuan rumah KTT G7, dengan kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang tak terduga memenuhi persetujuan luas dan membantu meningkatkan dukungan pemilih.
Baca Juga: Uganda Berlakukan Undang-Undang Anti-LGBT dengan Ancaman Terberat Hukuman Mati
Kishida tidak perlu mengadakan pemilihan umum hingga tahun 2025, tetapi pergi ke tempat pemungutan suara lebih awal akan menjadi kesempatan untuk memperbarui mandatnya menjelang pemilihan pimpinan partai tahun depan dan pertarungan tentang bagaimana membayar janjinya untuk meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan dan anak-anak.***